OTTONITYER MENDAPATKAN MOSI TAK PERCAYA -->

OTTONITYER MENDAPATKAN MOSI TAK PERCAYA

Jumat, 23 September 2016, 2:14:00 PM
harianglobalnews.com


HarianGlobalNews.com || Taput – Dua dari 24 anggota DPRD Tapanuli Utara tidak menerima Ketua DPRD untuk memimpin rapat Paripurna DPRD tentang nota pengantar Bupati atas pengajuan RPAPBD pada Kamis ( 22/9 ).Hal ini dikarenakan 24 anggota DPRD Taput tersebut mengajukan mosi tak percaya terhadap ketua DPRD,Ottonityer MP Simanjuntak.

Ketua DPRD Taput ini mengaku hingga saat ini 24 anggota DPRD Taput yang melakukan mosi tidak percaya belum diterima secara administrasi melalui surat menyurat.
"Justru informasi mosi tidak percaya saya ketahui dari rekan-rekan media," katanya.

Ottonityer mengatakan, ada lima tuntutan anggota DPRD Taput. Pertama, Ketua DPRD dalam pengelolaan dana sosial tidak transparan. Dia perlu menyampaikan, pengelolaan dana sosial itu, bukanlah kewenangan Ketua DPRD sepenuhnya.

Kedua, Ketua DPRD disebut tidak pernah mendelegasikan tugas-tugasnya kepada pimpinan lain. Sehingga ada rapat-rapat yang urgen jadi tertunda.
"Sepengetahuan saya, rapat secara resmi di DPRD Taput tidak pernah tertunda.

Kalaupun ada mundur waktu, itu kemungkinan oleh karena adanya waktu libur atau hal-hal yang urgents, sehingga harus mundur. Tetapi kalau disebabkan ketidak hadiran pimpinan atau ketidakmampuan pimpinan mengatur jadwal, itupun tidak," kata politisi PDIP itu.

Sedangkan ketiga, surat-surat penugasan. Setiap Ketua DPRD berangkat keluar kota, sesuai dengan ketentuannya. Semua surat penugasan, ada. Sampai kapanpun dia berangkat, surat penugasan tetap ada.

"Tidak ada jalannya pimpinan melakukan tugas-tugas, kalau memang tidak saya delegasikan. Tentu hal ini juga diketahui oleh Sekretaris Dewan yang mengetahui dan mengelola admisnitrasi kelembagaan ini secara sah. Termasuk juga contoh surat, saya mendelegasikan saudara Reguel Simanjutak dan pimpinan yang lain yakni saudari Fatimah Hutabarat," kata Simanjuntak.

Mereka pimpinan DPRD adalah kolektif-kolegial/Ketua DPRD tidak dapat bertindak sendiri, tetapi selalu harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para Wakil Ketua. Dia tidak memilih si a atau si b, tetapi mereka sebagai pimpinan tetap satu.

Sedangkan kelima, tuntutan anggota DPRD, sewaktu dirinya melakukan tugas keluar kota ke Jakarta dari tanggal 16-18 Agustus 2016, ada surat tugas. "Kalau ada informasi teman-teman yang mengatakan ada program kerja yang tertunda, itu tidak benar," kata Simanjuntak.

Pantauan MedanBisnis, dalam perjalanan Paripurna, anggota DPRD Taput meminta Ketua DPRD Taput, agar tidak memimpin rapat paripurna itu.

"Saya harus mengalah demi rakyat, saya harus mengalah demi kelanjutan keberlangsungan roda pemerintahan di Taput yang sifatnya pada hakekatnya untuk melakukan pelayanan sekaligus menjawab kepentingan-kepentingan rakyat yang bisa diakomodir pemerintah sesuai dengan keberadaan keuangan Pemkab Taput," pungkasnya.

TerPopuler