PENERBITAN SP 3 ATAS 15 PERUSAHAAN ADALAH KELEMAHAN PEMERINTAH -->

PENERBITAN SP 3 ATAS 15 PERUSAHAAN ADALAH KELEMAHAN PEMERINTAH

Senin, 05 September 2016, 8:30:00 AM
harianglobalnews.com
HarianGlobalNews.com || Medan – Keluarnya surat Perintah Penghentian penyelidikan ( SP3 )terhadap 15 perusahaan yang sempat jadi tersangka atas kasus pembakaran hutan dan lahan pada 2015 oleh Polda Riau dianggap lemahnya pemerintah dalam penangan dan penindakan.Hal ini semakin menjelaskan  bahwa pemerintah tidak fokus dalam pencegahan dan penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan ini.

Hal ini ditegaskan anggota DPR RI Rofi Munawar dalam siaran persnya.Apalagi saat ini ada upaya dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang akan melakukan pra peradilan atas penerbitan SP3 yang dikeluarkan Polda Riau tersebut. 
Anggota DPR RI dari partai PKS ini juga menilai kurang optimalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memonitoring dan pengumpulan bukti – bukti dalam kasus pembakaran hutan dan lahan ini.

"Jika kasus ini dimonitoring dengan baik dan dikumpulkan bukti-bukti yang memadai dalam prosesnya, maka tidak perlu ada keterkejutan dari pihak Pemerintah," ucapnya.

Rofi menjelaskan, dengan SP3 tersebut publik seakan menafsirkan bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang berdampak hebat pada tahun 2015 hanyalah kejadian alam biasa dan bukan tindakan pelanggaran korporasi.

PROPAM TERUS TELUSURI DUGAAN POLISI YANG TERLIBAT NARKOBA 

Padahal, tegas Rofi,  kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi di area hutan produksi dan terjadi sangat masif yang berdampak pada polusi udara, gangguan penyakit, hingga meluasnya asap ke negara lain.

"Tindakan pencegahan dan penindakan belum menjadi perhatian utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah selama ini lebih cenderung terjebak kepada pemadaman saat kejadian dibandingkan mengusut tuntas kebakaran yang kerap terjadi setiap tahun,” jelasnya.

Selain itu, mengenai adanya kabar di dunia maya bahwa terjadi pertemuan antara pejabat kepolisian Riau dengan pengusaha hutan, Rofi meminta aparat penegak hukum untuk dapat menempatkan diri secara profesional dan proporsional dalam berinteraksi.“Terlebih, jika pihak-pihak atau perusahaan tersebut ternyata telah ditetapkan melakukan pelanggaran,” tambah Rofi.

Sebagaimana diketahui, kebakaran hutan hebat terjadi di Riau pada Juli tahun 2015 lalu. Dalam kebakaran tersebut, ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau. Namun, polisi menerbitkan SP3 pada Januari 2015 atau tiga bulan setelah penetapan tersangka korporasi.

Meskipun, baru-baru ini pada tahun 2016, Kapolri Jend Tito Karnavian juga mendukung agar pihak-pihak yang keberatan dengan SP3 tersebut untuk mengajukan praperadilan.( editor – Hendri )

TerPopuler