DPK LAKRI Minta Kapolres Nias Segera Proses Panwaslih Nias Utara -->

DPK LAKRI Minta Kapolres Nias Segera Proses Panwaslih Nias Utara

Minggu, 23 Oktober 2016, 10:34:00 AM


Nias Utara |  GlobalNews  -    Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (DPK LAKRI) menyampaikan laporan pengaduan di Polres Nias tanggal 03 Mei 2016 nomor 08/LP/DPK-LAKRI/NU/V/2016, perihal dugaan korupsi dan penyalahgunaan Wewenang dalam jabatan di sekretariat Panwaslih Nias utara  Tahun 2015.


Dalam Hal ini , Dugaan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan panwaslih nias utara antara lain atas nama CS.N ,  jabatan kepala sekretariat yang kedudukannya dalam pengololaan keuangan yang membuat komitmen dan atas nama AR.Z ,staf secretariat,  yang kedudukannya sebagai pengelolaan keuangan . Dalam Permainan tersebut diduga kuat tidak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di panitia panwaslih nias utara,  dikarenakan pada tanggal 07 juli 2016 Bupati nias utara menyurati ketua panwas dengan nomor 800/2490/2-BKD/2015 .

Perihal pencabutan atau di tarik kembali staf sekretariat atas nama CS.N untuk melaksanakan tugasnya sebagai kasubag kelembagaan pada bagian Organisasi setda dan atas nama Ar.z ditarik kembali untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala sub bidang perencanaan anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten nias utara.


Menurut , Yulianus Harefa ketua DPK LAKRI nias utara mengatakan , semua pengelolaan pada kegiatan panitia panwaslih yang anggarannya Rp 3.500.000.000. Dan masih ada lagi yang baru diusulkan kepada pemerintah nias utara Rp 1.500.000.000, anggaran di maksud sampai pada saat ini pihaknya akan  sampaikan laporan kepada polres Nias .

“Pihak panwaslih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban terbukti di LKPJ Bupati nias utara tahun anggaran 2015 tidak terlihat, berdasarkan naskah perjanjian seharusnya panwaslih wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran hibah kepada pemerintah nias utara”Ujar Yulianus ,Jumat (21/10/2016).

Dikatakannya ,  Sesuai hasil investigasi DPK LAKRI bahwa sekretariat panwaslih telah mengelolah keuangan tanpa mempedomani peraturan sekretaris jenderal badan pengawas pemilihan umum republik indonesia No. 1 tahun 2013 tentang tata cara, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan kepala sekretariat dan pegawai sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, dan surat mentri keuangan republik indonesia No. S-423/MK.05/2015 tanggal 8 juni 2015 hal pengelolaan dana hibah langsung pelkada serentak tahun 2015, sehingga diduga kuat telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang bermuara pada tindak pidana korupsi.


“Kita  meminta  keseriusan kepada Polres Nias untuk segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas kasus ini, dan bila terbukti telah melakukan indikasi korupsi, seret para terlapor dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”.tambahnya .

Dalam Akhir-akhir ini , banyak menuai pembicaraan di tengah  masyarakat yang bermuara keraguan kepada penegak hukum yang sedikitnya adanya kurang keseriusan dalam memproses setiap masalah yang telah di laporkan oleh masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat


Di tempat yang sama , Tokoh pemuda dan sekaligus ketua LSM TIPIKOR Nias utara, Agusman Hulu angkat bicara memintak kepada pihak penegak hukum yang telah menerima laporan pengaduan yakni  Polres Nias, untuk segera melakukan pemeriksaan kepada pelaku - pelaku yang diduga merampas hak - hak masyarakat di nias Utara.

“ kegunaan anggaran di panwaslih nias utara besar dugaan telah terjadi indikasi korupsi, karna anggara yang sebesar 5.000.000.000, tidak masuk akal kegunaanya, tambahnya informasi yang didapatkan di lapangan masih banyak pengawas kecamatan yang belum terlunasi honornya, ini sudah mau bulan 11 sementara pelaksanaan Pilkada sudah lama berlalu,Tandas Agusman.


Penulis   :  B.Zega
Editor    :  P1.

TerPopuler