UNIT LAYANAN PENGADAAN NIAS UTARA DIDUGA KKN

UNIT LAYANAN PENGADAAN NIAS UTARA DIDUGA KKN

Senin, 10 Oktober 2016, 6:32:00 PM
HARIANGLOBALNEWS.COM
 HarianGlobalNews.com || Nias Utara – Proyek  Pemeliharaan jalan dari jalan Provinsi simpang Helera menuju Dusun I Hilimbowo Kecamatan Tuhemberua ( DBH ) bermasalah.hal ini terlihat dari gugatan dan pengaduan adanya indikasi penyimpangan prosedur yang di layangkan CV.TRIDO SETIA.Diduga adanya unsur Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) yang dilakukan Pokja V Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Nias Utara terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan persaingan yang sehat pengadaan barang/jasa pemerintahan.

Hal ini terlihat pada pengumuman pemenang lelang seperti :
1. CV. SOCHI harga penawaran Rp. 990.306.000.(sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
2. SC. TRIDO SETIA dengan harga penawaran Rp 867.430.000. (Delan ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
dilihat dari penawaran tersebut seharusnya CV.TRIDO SETIA  lah pemenang tender tersebut,tapi sebaliknya CV.SOCHI yang dimenangkan oleh Pokja V ULP Kabupaten Nias Utara.Hal ini diduga karena penawaran CV.SOCHI lebih tinggi dibandingkan penawaran dari CV,TRIDO SETIA.

Sesuai hasil Evaluasi yang di sampaikan oleh Pokja V ULP yang tercatat di lembaran pengumuman pemenang lelang bahwa CV.TRIDO SETIA :
1. Dinyatakan gugur/tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi karena masa laku surat penawaran tidak sesuai dengan adendum pemilihan nomor 07.04/Dok Add/Pokja Kons-V/PU/2016 tanggal 07 September.
2. Dinyatakan gugur/tidak lulus pada pembuktian kualifikasi karena tidak menghadiri pembuktian kualifikasi tanpa alasan yang jelas
3. Dinyatakan gugur/tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi karena dokumen penawaran yang di sampaikan tidak sesuai nama paket pekerjaan yang ditawarkan.


Dalam hal ini Wakil Direktur VII CV.TRIDO SETIA, TONNI LAOLI  ketika di konfirmasi,Sabtu ( 8/10 ) mengatakan bahwa penjelasan dari Pokja V ULP sangat mengada - ngada dan kami tidak bisa terima di karenakan telah terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah di tetapkan dalam dokumen pengadaan.” Hal ini seperti di  BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Huruf B DOKUMEN PENGADAAN angka 11 perubahan dokumen :
1 . Apabila pada saat pemberian penjelasan terhadap hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu di tampung, maka Pokja ULP menuangkan kedalam Adendum Dokumen pengadaan yang menjadi bagian tidak terpidahkan dari dokumen pengadaan.
2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar atau nilai total HPS, harus  mendapatkan persetujuan PPK sebelum di tuangkan dalam adendum dokumen pemilihan.
3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak di tuangkan dalam Adendum Dokumen pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah dokumen pemilihan awal.
4. Setelah pemberian penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat manetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi dokumen pengadaan
5. Setiap adendum yang di tetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan
6. Pokja ULP mengumumkan adendum dokumen pengadaan dengan cara mengunggah atau (upload) file adendum dokumen pengadaan melalui aplikasi SPSE paling lambat dua hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apa bila Pokja ULP akan mengunggah atau (upload) file adendum dokumen pengadaan kurang dari dua hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemadukan penawaran
7. Peserta dapat mengunduh(download) adendum dokumen pengadaan yang di unggah(upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apa bila ada) ” jelasnya.


 Di tambahkannya alasan penolakan kami penjelasan dari Pokja bahwa,panitia belum memuat adendum dokumen pemilihan pada tempat aplikasi SPSE yang semestinya, seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen pengadaan yaitu BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) huruf B, dokumen Pengadaan tentu dalam hal ini kami tidak terima bila di katakan CV.TRIDO SETIA gugur pada pembuktian kualifikasi karena masa berlaku surat penawaran tidak sesuai dengan adendum dokumen pemilihan.

Tonni Laoli sebagai wakil direktur VII sangat kecewa kepada kepala Dinas PU Kabupaten Nias Utara karena tidak taat pada hukum dan terkesan kebal hukum buktinya sampai sekarang CV.SOCHI telah memulaikan pengadaan bahan material di lokasi paket yang di maksud sementara masih dalam proses sanggahan dan ini nampaknya di paksakan.Kami punya dokumen dan bukti secara rekaman bahwa diduga kuat paket yang di maksud arahan dari orang nomor satu Nias utara dan hal ini telah kita sampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, kita menunggu proses hukumnya.

Ketua DPK LAKRI Nias Utara ,Yulianus harefa mengatakan Kondisi yang terjadi pada pelelangan paket ULP Nias Utara diduga sarat KKN,saat ditemui dikantornya,Senin ( 10/10 ).

“ Ini kepentingan petinggi-petinggi pemerintah kabupaten Nias Utara pribadi dan kelompok, di mana kondisi tender telah dikondisikan sebelumnya oleh pemerintah dan panitia pelelangan seperti harga penawaran yg paling rendah di paksakan untuk di kalahkan, bahkan panitia pelelangan mengusahakan agar pemenang mengundurkan diri dan diarahkan kepada kepentingan pemerintah dan panitia kabupaten Nias Utara “ ungkapnya.

Yulianus harefa meminta kepada Arisman hulu sebagai ketua Pokja V ULP agar tidak ada intervensi kepada pemenang tender, Harusnya di laksanakan berdasarkan aturan yang berlaku dan berharap kepada penegak hukum agar turut serta mengawal/mengawasi kebijakan – kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat. ( Bz )

TerPopuler