Kapolres Nias Terkesan Lambat Proses Dugaan Penyelewangan Panwaslih Nias Utara.

Kapolres Nias Terkesan Lambat Proses Dugaan Penyelewangan Panwaslih Nias Utara.

Rabu, 02 November 2016, 5:47:00 PM


Nias Utara   -    Setelah DPK LAKRI nias utara menyampaikan surat kepada kapolres nias tanggal 13 september 2016 perihal untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan pengaduan dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan di sekretariat panwaslih nias utara yang sudah beberapa bulan belum ada proses penyelidikan dan penyidikan yang sangat terkesan tidak berjalan dengan baik.


Pada tanggal 5 oktobr 2016 DPK LAKRI nias utara menerima surat dari Kapolres nias dalam hal ini Reskrim perihal tanggapan atas laporan pengaduan DPK LAKRI, dimana pihak kapolres menjelaskan bahwa laporan dimaksud telah diterima oleh polres nias dan sesuai dengan hasil pengecekkan dan koordinasi dengan Sat Intelkam polres nias bahwa benar laporan tersebut sedang ditangani.


Dugaan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan panwaslih nias utara antara lain atas nama CS.N jabatan kepala sekretariat yang kedudukannya dalam pengololaan keuangan yang membuat komitmen dan atas nama AR.Z staf sekretariat yang kedudukannya sebagai pengelolaan keuangan diduga kuat tidak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di panitia panwaslih nias utara dikarenakan pada tanggal 07 juli 2016 Bupati nias utara menyurati ketua panwas dengan nomor 800/2490/2-BKD/2015 perihal
pencabutan atau di tarik kembali staf sekretariat atas nama CS.N untuk melaksanakan tugasnya sebagai kasubag kelembagaan pada bagian Organisasi setda dan atas nama Ar.z ditarik kembali untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala sub bidang perencanaan anggaran pada badan pengelolaan keuangan dan aset kabupaten nias utara.

Dalam Hal ini , Yulianus Harefa ketua DPK LAKRI nias utara mengatakan saat di temui di kantornya (02/11/2016) bahwa semua pengelolaan pada kegiatan panitia panwaslih yang anggarannya Rp 3.500.000.000. Dan masih ada lagi yang baru diusulkan kepada pemerintah nias utara Rp 1.500.000.000, anggaran di maksud sampai pada saat kita sampaikan laporan kepada polres nias pihak panwaslih belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban terbukti di LKPJ Bupati nias utara tahun anggaran 2015 tidak terlihat, berdasarkan naskah perjanjian seharusnya panwaslih wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran hibah kepada pemerintah nias utara, sesuai hasil investigasi DPK LAKRI bahwa sekretariat panwaslih telah mengelolah keuangan tanpa mempedomani peraturan sekretaris jenderal badan pengawas pemilihan umum republik indonesia No. 1 tahun 2013 tentang tata cara, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan kepala sekretariat dan pegawai sekretariat badan pengawas pemilihan umum provinsi, panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota dan panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, dan surat mentri keuangan republik indonesia No. S-423/MK.05/2015 tanggal 8 juni 2015 hal pengelolaan dana hibah langsung pelkada serentak tahun 2015, sehingga diduga kuat telah terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang bermuara pada tindak pidana korupsi.

Yulianus harefa memintak keseriusan kepada Polres nias untuk segera melakukan penyelidikan, penyidikan dan mengusut tuntas kasus ini, dan bila terbukti telah melakukan indikasi korupsi, seret para terlapor dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
tambahnya sedikitnya kecewa kepada polres nias atas keterlambatan penangan laporan dimaksud sudah 8 (delapan bulan) lamanya di tangan polres nias laporan pengaduan ini yang sebenarnya bukan hal yang ditutup tutupi lagi, karna kasus ini sudah lama menjadi pembicaraan masyarakat nias utara.
bahkan banyak menuai pembicaraan masyarakat yang bermuara keraguan kepada kapolres nias yang sedikitnya adanya kurang keseriusan dalam memproses setiap masalah yang telah di laporkan oleh masyarakat sy Lembaga Swadaya Masyarakat, "Mengapa bisa lambat pak kapolres"

Apoliswan Hatefa.ST, sebagai okoh pemuda nias utara sekaligus Bidang Industri dan Perekonomian Jaringan Pendaping Kebijakan Pembangunan (PJKP) angkat bicara memintak kepada pihak penegak hukum yang telah menerima laporan pengaduan ini dalam hal ini pihak Polres nias untuk segera melakukan proses tahap penyelidikan dan penyidikan kepada Panwaslih nias utara yang diduga kuat melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, merampas hak hak masyarakat di nias uatra, tambahnya kegunaan anggaran di panwaslih nias utara besar dugaan telah terjadi indikasi korupsi, karna anggara yang sebesar 5.000.000.000, tidak masuk akal kegunaanya, tambahnya informasi yang didapatkan di lapangan masih Ada panwas kecamatan yang belum terlunasi honornya ini sudah bulan 11 sementara pelaksanaan pelkada sudah lama berlalu, sambi bercanda" TERLALU"

Sambung Apoliswan Herefa, ST meminta pihak polres nias mengusut tuntas masalah penyelewengan yang dilakukan disekretariat panwaslih nias utara karna kita sebagai warga negara indonesia sama dimata hukum yang istilahnya tidak ada yang kebal hukum siapapun dia.

Penulis  : Bazatulo Zega

TerPopuler