Kasus dugaan Indikasi korupsi Dishub Nias utara di duga dipeti eskan di kejari gunung sitoli -->

Kasus dugaan Indikasi korupsi Dishub Nias utara di duga dipeti eskan di kejari gunung sitoli

Minggu, 18 Desember 2016, 12:50:00 PM


Nias Utara  -  Sudah beberapa bulan laporan Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (DPK LAKRI) Kabupaten nias utara mengendap di meja kejaksaan negeri gunungsitoli bahkan  diduga dipeti eskan.

Pada tanggal 29 April 2016 DPK LAKRI nias utara menyampaikan laporan pengaduan dugaan korupsi Dinas Perhubungan dan informatika nias utara kepada kejaksaan negeri gunungsitoli tentang pembangunan tambatan perahu/jetty yang berlokasi di kecamatan Tuhemberua kabupaten nias utara yang menelan anggaran miliran rupiah dari APBD nias utara tahun 2015, yang di kerjakan oleh CV.SARANA BAHARI kini belum selasai (putus kontrak).

Pada pembangunan tambatan perahu/jetty di Dinas perhubungan dan informatika tersebut yang menghabiskan keuangan daerah Rp 1.356.743.839.dari anggaran yang sebesar Rp 1.667.252.000. sesuai laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2015 sementara fisik bangunan yang sudah di kerjakan oleh CV.SARANA BAHARI belum mencapai 60 persen terlihat fisik di lapangan hanya beberapa tiang pancang saja yang sudah diberdirikan.

Yulianus Herefa ketua DPK LAKRI nias utara (16/12/16) di kantornya mengatakan pembangunan tambatan perahu/jetty di duga kuat terindikasi unsur korupsi, terlihat dari :

Pada saat pelaksanaan pemasangan tiang pancang tidak ada  alat panton yang di datangkan oleh rekanan, tidak adanya alat krend/alat pemukul tiang pancang pada hal itu semua sudah di anggarkan biayanya sebesar Rp 536.000.000.

Sambung Yulianus Harefa meminta keadilan dan kebenaran hukum kepada kejaksaan negeri gunungsitoli karna atas laporan DPK LAKRI dimaksud punya dasar yang kuat sesuai UU RI nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan dan PP Nomor 71 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi  mohon jangan dipandang hanya sebelah mata agar segera diperoses  laporan pengaduan DPK LAKRI yang sudah beberapa bulan terdiam di atas meja kejaksaan negeri gunungsitoli.
Pihaknya menuturkan kata kecewa  atas lambannya proses yang di lakukan oleh kejaksaan negeri gunungsitoli bahkan ianya menegaskan tidak ada hal yang harus di sembunyikan lagi karna pembangunan tambatan perahu di maksud salah satu hasil temuan BPK RI yang jumlahnya 300 juta rupiah lebih tentu tidak ada alasan pihak kejaksaan negeri gunungsitoli untuk tidak memperosesnya.

Lanjut Yulianus Harefa apa bila kasus ini didiamkan selalu maka DPK LAKRI Nias utara melaporkan oknum kejaksaan negeri gunungsitoli ke Kejagung.

Hasil konfirmasi kepada Kapidsus Yus Iman Harefa, SH, MH (11/10/2016) di ruang kerjanya mengatakan pihaknya sudah memulaikan penyelidikan di kepada dinas perhubungan dan informatikan bahkan pemeriksaan kepada rekanan telah dilaksanakan dan pihak tim kejaksaan sudah turun di lapangan untuk melihat langsung fisik bangunan dimaksud pada bulan yang lewat, kasi kapidsus berjanji bahwa kasus dugaan korupsi Dinas perhubungan dan informatikan segera ditindak lanjuti pada waktu yang tidak terlalu lama, selasa (06/12/2016) global news menghubungi Kasi Pidsus melalui telepon seluler  untuk seterusnya mau konfirmasi tapi tidak berhasil karna sibuk mengikuti rapat di kejaksaan negeri gunungsitoli, dan sampai berita ini di turunkan belum ada hasil yang pasti dari kejaksaan. (Bazatulo zega)

TerPopuler