Ketua Komisi A DPRD Sumut Sikapi PSBB -->

Ketua Komisi A DPRD Sumut Sikapi PSBB

Rabu, 08 April 2020, 10:07:00 PM
MEDAN - Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hendro menjelaskan, data per 7 April kemarin terjadi lonjakan pasien covid yang siginifikan, ada kenaikan cukup serius untuk yang PDP sekitar 30 persen dari data senin 6 April yang pasien positif 57 orang, kemarin tanggal 7 April menjadi 76 orang.

Artinya angka pertumbuhan 30 persen menurutnya merupakan angka yang cukup serius dan butuh extra hati-hati kedepannya dalam mengantisipasi lonjakan jika tidak ada upaya- upaya yang signifikan dalam menyadarkan masyarakat sumatera utara.

Dalam PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, ia memandang bahwa pemerintah pusat tidak detail, dan cenderung normatif. Karena langkah PSBB masih belum jelas karena hanya menyebutkan pertimbangan pertimbangan kualitatif.

Salah satunya dengan penggunaan kata 'seandainya' didepan kalimat ketika terjadi peningkatan jumlah orang yang sakit atau penyebaran Covid 19. "Seandainya itu berapa? Apakah tingkatannya di desa/kelurahan atau provinsi?,”ujarnya.

Oleh karena itu DPRD Sumut mendesak agar pemerintah pusat memperjelas patokan melalui hitungan kuantitatifnya, ini merupakan saran DPRD ke Gubsu. Sebelum mengajukan status PSBB kepada Menteri Kesehatan sebagaimana yang di atur dalam PP tersebut.

Data kuantitatif harus ada dan jelas serta terukur, jika hitungannya sampai ke angka berapa harus masuk kategori PSBB.

PP itu harusnya bicara detail dan teknis, ini justru PP nya mirip dengan Undang-undang. Mungkin satu hal, pemerintah pusat lambat dalam mengantisipasi wabah ini.

“Kita menyoroti beberapa substansi dalam ketentuan PP no.21 thn 2020 ttg PSBB yang perlu lebih terperinci. Saat ini pertimbangan mengenai penyematan status PSBB masih ambigu,”ujar Ketua Komisi A DPRD Sumut ini kepada Wartawan, Rabu (8/4/2020).

Hendro menambahkan, DPRD Sumut tetap mengapresiasi upaya Gubsu, tim gugus tugas covid sumut, dan kepala daerah tingkat II se sumut, yang sampai hari ini terus mengantisipasi kemungkinan terburuk jika terjadi lonjakan pasien baik PDP, dan positif covid di sumut.

"Dan kami DPRD juga tidak bosan - bosannya mengajak masyarakat untuk melakukan physical distancing, jaga jarak, jauhi keramaian, cuci tangan, pakai penutup wajah jika terpaksa keluar,”katanya.

DPRD sumut mewanti wanti jika PSBB diberlakukan, maka APBD provinsi dan APBD Kabupaten dan Kota harus bisa memberikan kebutuhan bahan pokok pada masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Menurut Hendro sebelumnya, Mensos Juliari Batubara mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan sembako kepada masyarakat kelas bawah di seluruh Indonesia per keluarga, sebagaimana pidato dan janji Presiden Jokowi pekan lalu.

Jika pemprov sumut usulan PSBB nya disetujui oleh Menteri kesehatan sebagaimana yang diatur dalam PP nomot 21 tahun 2020, maka masyarakat yang terdampak langsung secara ekonomi dari wabah virus covid ini, wajib di berikan bantuan sembako, dan teknis distribusinya secara langsung dari rumah ke rumah setiap pekan, bisa bekerjasama dengan forkopimda baik TNI dan Kepolisian.

“Harus diketahui, bantuan sembako ini berbeda dengan kebijakan Kartu Sembako yang merupakan salah satu program Jaring Pengaman Sosial untuk menghadapi wabah virus corona,”tukas Ketua Komisi A DPRD Sumut ini. (Tim)

TerPopuler